JAKARTA, HOTNEWSIDN.COM – Pemerintah Vietnam secara resmi akan memblokir aplikasi perpesanan Telegram mulai awal Juni 2025. Kebijakan ini diambil menyusul kekhawatiran terkait penyebaran konten berbahaya dan kegagalan pihak Telegram dalam bekerja sama dalam upaya penegakan hukum di negara tersebut.
Dalam surat resmi yang dikeluarkan Kementerian Sains dan Teknologi Vietnam melalui Departemen Telekomunikasi, pemerintah telah memerintahkan seluruh penyedia layanan internet untuk membatasi akses terhadap Telegram. Surat tertanggal 21 Mei itu juga meminta operator untuk melaporkan langkah-langkah teknis yang diambil selambat-lambatnya 2 Juni mendatang.
“Sekitar 70 persen dari 9.600 saluran Telegram yang aktif di Vietnam diketahui menyebarkan informasi berbahaya, mengandung konten provokatif, serta berpotensi mengganggu ketertiban umum,” demikian pernyataan pemerintah yang dikutip dari media resmi setempat, Jumat (24/5).
Dituding Jadi Sarang Konten Antinegara dan Perdagangan Ilegal
Pemerintah Vietnam menuduh sejumlah kanal Telegram menyebarkan dokumen yang dianggap bertentangan dengan negara serta memfasilitasi aktivitas yang mereka sebut sebagai “reaksioner.” Beberapa grup juga diduga terlibat dalam praktik penjualan data pribadi, perdagangan narkoba, hingga menjalin hubungan dengan jaringan terorisme.
“Platform ini dinilai tidak memenuhi kewajiban untuk berbagi data pengguna sebagai bagian dari penyelidikan kriminal,” ujar seorang pejabat di kementerian tersebut.
Kritik terhadap kebijakan ini bermunculan karena Vietnam dikenal sebagai salah satu negara dengan pendekatan keras terhadap perbedaan pendapat. Pemerintah setempat kerap menindak tegas warganya yang bersuara kritis di media sosial.
Tahun lalu, pemerintah memberlakukan regulasi baru yang mewajibkan platform digital seperti Facebook, TikTok, dan lainnya untuk memverifikasi identitas pengguna serta menyerahkan data mereka kepada pihak berwenang bila diminta. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi di negara komunis itu.
BACA JUGA : India Kembali Waspada! Varian Baru Covid Picu Lonjakan Kasus, Masker Diwajibkan Lagi
BACA JUGA : Lautan Umat Sambut Paus Leo XIV di Vatikan, Popemobile Disambut 150 Ribu Orang
Telegram: Kami Sedang Proses Permintaan Pemerintah
Menanggapi keputusan Vietnam, pihak Telegram menyatakan keterkejutannya. Menurut pernyataan resmi perusahaan, Telegram mengaku telah menerima permintaan dari pemerintah Vietnam dan sedang memprosesnya.
“Kami telah merespons secara tepat waktu. Tenggat waktu tanggapan adalah 27 Mei, dan saat ini permintaan tersebut sedang kami proses,” ujar perwakilan Telegram.
Telegram, yang kini memiliki hampir satu miliar pengguna global termasuk sekitar 11,8 juta di Vietnam, memang kerap berada di bawah sorotan berbagai negara karena isu keamanan dan lemahnya moderasi konten ekstremis.
Pendiri sekaligus CEO Telegram, Pavel Durov, baru-baru ini juga menghadapi persoalan hukum di Prancis. Ia ditahan di Paris dan dijerat dengan sejumlah dakwaan, termasuk kegagalan dalam menekan penyebaran konten terorisme di platform miliknya.
Menurut data DataReportal, jumlah pengguna internet di Vietnam mencapai 79,8 juta orang pada awal 2025. Dengan penetrasi digital yang tinggi, keputusan untuk memblokir Telegram diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap lanskap komunikasi daring di negara tersebut.
