JAKARTA, HOTNEWSIDN.COM – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan kesejahteraan bagi kelompok profesi strategis, termasuk para pekerja media, melalui program akses kepemilikan rumah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari percepatan program nasional perumahan yang ditargetkan untuk menyentuh lebih dari 220 ribu unit hunian pada tahun 2025. Program ini dijalankan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kemen PKP) dan menargetkan kelompok-kelompok yang selama ini belum banyak tersentuh.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa distribusi program perumahan tidak hanya menyasar kelompok konvensional, tapi juga profesi yang strategis seperti jurnalis dan staf pendukung di industri media,” ujar Nezar dalam pernyataan resmi pada Kamis, 24 April 2025.
Sebagai bagian dari pendekatan yang inklusif dan berbasis data, Kemkomdigi telah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah organisasi pers. Langkah ini didorong oleh kebutuhan mendesak akan hunian yang layak di tengah tingginya angka backlog perumahan nasional.
“Sejauh ini sudah ada 1.100 pekerja media yang memperoleh hunian melalui skema yang sama. Kami menargetkan lebih banyak lagi yang dapat mengakses fasilitas ini pada tahun 2025,” tambahnya.
BACA JUGA : Menteri Karding Pastikan Negara Kawal Pemulangan Tiga Jenazah PMI dari Korea Selatan Hingga Pemakaman
BACA JUGA : TNI AU Klarifikasi Tidak Pernah Memiliki Oriental Circus Indonesia, Siap Berikan Keterangan Jika Diperlukan
Berdasarkan data Susenas dan laporan Kemen PKP, per akhir 2024 Indonesia masih mengalami kekurangan sekitar 10,9 juta unit rumah. Mayoritas backlog ini berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang mencakup hingga 93 persen dari total.
Sebagai respon, pemerintah telah memperbarui batas penghasilan MBR untuk menyesuaikan dengan kenaikan inflasi dan harga properti. Ini sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pekerja media yang sering kali berada dalam posisi pendapatan menengah, yang belum memenuhi syarat untuk perumahan komersial.
“Dari batas penghasilan Rp7-8 juta kini dinaikkan menjadi Rp13-14 juta. Ini akan menjangkau lebih banyak pekerja media,” ungkap Nezar.
Untuk mendukung kepemilikan rumah bagi pekerja media, dua skema utama ditawarkan:
-
FLPP + SBUM (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka): menawarkan suku bunga tetap 5% selama 20 tahun, uang muka ringan, dan cicilan terjangkau bagi MBR.
-
TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat): berlaku bagi peserta aktif yang telah menabung minimal 12 bulan dan mencakup pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah pertama.
Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai mitra utama akan memberikan layanan khusus, termasuk diskon biaya administrasi dan promosi tambahan bagi pemilik akun gaji di BTN. Verifikasi peserta dilakukan berdasarkan status karyawan di lembaga media, bukan melalui sertifikasi profesi jurnalistik.
Kemkomdigi juga telah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengintegrasikan data pekerja media ke dalam Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran dan menyeluruh.
“Kami melihat pemenuhan hak atas hunian sebagai investasi jangka panjang negara dalam memperkuat ekosistem media dan demokrasi,” kata Nezar.
Ia menambahkan, studi global menunjukkan bahwa kepemilikan rumah berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas, stabilitas sosial, dan ketahanan finansial.
Data Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan dalam kredit pemilikan rumah tipe kecil sejak 2024, menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat dan kehati-hatian sektor properti dalam melayani MBR. Dalam konteks ini, keterlibatan negara melalui program perumahan menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan.
Kemkomdigi pun mengajak seluruh pekerja di industri media untuk memanfaatkan program ini secara maksimal. Pengajuan dapat dilakukan melalui kantor BTN terdekat atau platform digital SI KASEP (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).
“Kami berharap asosiasi dan perusahaan media turut serta menyebarluaskan informasi ini dan mengintegrasikannya ke dalam program internal perusahaan,” tutup Nezar.
Dengan sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis data, pemerintah berharap program ini mampu mengurai backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja media secara menyeluruh.
One thought on “Kemkomdigi Dorong Akses Hunian Layak untuk Pekerja Media melalui Program Perumahan Nasional”