JAKARTA, HOTNEWSIDN.COM – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar pertemuan dengan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) untuk merespons persoalan kelangkaan pasokan kelapa bulat yang belakangan terjadi di pasar domestik.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kemenperin, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengarkan aspirasi dari para pelaku industri kelapa yang tergabung dalam HIPKI.
Menurut Agus, asosiasi HIPKI juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan petani kelapa agar mereka tidak berpindah ke komoditas lain, yang justru bisa memperburuk krisis pasokan di sektor industri pengolahan kelapa nasional.
“Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan sektor berbasis kelapa. Jika petani beralih tanaman karena rendahnya nilai jual kelapa, industri dalam negeri akan semakin terdampak,” jelas Menperin.
Kemenperin saat ini masih menjalin koordinasi erat dengan pelaku usaha dan asosiasi industri kelapa untuk mencari jalan keluar terkait ketidakseimbangan pasokan dan permintaan kelapa, sambil tetap memperhatikan kepentingan petani lokal.
BACA JUGA : Kemenperin Apresiasi Komitmen Korea Selatan Penuhi TKDN, Dorong Kolaborasi Industri yang Lebih Kuat
BACA JUGA : Pengelolaan GBK Akan Dialihkan ke Danantara atas Arahan Presiden Terpilih Prabowo
Salah satu penyebab utama dari menurunnya pasokan adalah tren ekspor kelapa bulat yang kian meningkat. Ekspor ini dinilai mengurangi pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, karena belum ada pengaturan niaga yang mengatur ekspor komoditas ini secara khusus.
“Ekspor kelapa bulat tidak dikenai pajak, sementara industri lokal justru dibebani PPh Pasal 22 saat membeli dari petani. Ini menciptakan ketimpangan antara eksportir dan pelaku industri dalam negeri,” ungkap Agus.
Ketidakseimbangan ini turut menyebabkan kekhawatiran bahwa ekspor kelapa dalam bentuk mentah bisa menggeser posisi Indonesia di pasar produk kelapa olahan, karena bahan baku dari dalam negeri justru memperkuat industri negara pesaing.
Menperin juga mengungkapkan bahwa kebutuhan konsumsi kelapa nasional, baik untuk rumah tangga maupun sektor industri kecil dan menengah (IKM), mencapai sekitar dua miliar butir per tahun. Kelangkaan akibat ekspor berlebih berdampak langsung pada kenaikan harga di pasar lokal, membebani konsumen, terutama di pasar tradisional.
“Kita perlu menjaga pasokan dalam negeri agar harga tetap stabil dan produk hilir berbasis kelapa Indonesia tetap kompetitif,” tutupnya.
