JAKARTA, HOTNEWSIDN.COM – Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa praktik korupsi di lingkungan perusahaan milik negara memang sulit dihapus sepenuhnya, namun masih bisa ditekan secara signifikan.
Hal tersebut ia ungkapkan usai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa sore, 29 April 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Kami berdiskusi untuk membangun sistem pencegahan yang lebih baik, dan KPK mendukung penuh inisiatif ini. Sejak awal, kami di Kementerian BUMN terus mendorong gerakan bersih-bersih agar potensi korupsi bisa ditekan,” ujar Erick.
Ia menambahkan, meniadakan korupsi sepenuhnya adalah tantangan yang kompleks, bukan karena tidak bisa, tetapi karena butuh sistem yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten.
BACA JUGA : Jokowi Laporkan Dugaan Fitnah Ijazah Palsu ke Polda Metro Jaya
BACA JUGA : Terduga Pembunuh Wanita di Kos Cibitung Diciduk Saat Ngopi di Rest Area Subang
“Yang bisa dilakukan adalah membangun mekanisme pengawasan dan tata kelola yang solid. Itu yang sedang kami benahi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Erick juga menyinggung perubahan dalam Undang-Undang BUMN yang baru saja direvisi, terutama terkait sinkronisasi aturan hukum.
“Pembahasan kami juga menyentuh penyesuaian hukum sesuai dengan revisi UU BUMN terbaru, agar penerapan aturan bisa lebih relevan dan efektif,” terangnya.
Salah satu poin dalam UU BUMN No. 1 Tahun 2025 yang menjadi sorotan adalah bahwa posisi direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN kini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara (Pasal 9G). Artinya, mereka tidak lagi diwajibkan melaporkan harta kekayaan ke KPK dan tidak termasuk dalam subjek hukum pidana korupsi.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa lembaganya tetap berkomitmen mendukung langkah-langkah antikorupsi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN.
“Kami akan terus memberikan dukungan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN,” ucap Johanis.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga aset negara agar tidak lenyap akibat penyalahgunaan wewenang.
“Semua upaya ini bertujuan agar keuangan negara bisa dikelola dengan optimal, demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
One thought on “Erick Thohir Kunjungi KPK, Bahas Strategi Redam Korupsi di BUMN”